Kejaksaan Negeri Pesawaran adalah sebagai salah satu institusi pemerintah Republik Indonesia yang melaksanakan kekuasaan Negara khususnya di bidang penuntutan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, dimana semua aparatnya merupakan satu kesatuan (een en ondelbaar) yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

Bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada pokok menyatakan bahwa kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan yang melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (pasal 2 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2004).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga kejaksaan berada pada posisi sentral dan criminal justice system, juga mempunyai peran stategis dalam upaya penegakan hukum. Posisi kejaksaan menjadi poros sekaligus sebagai filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksanaan penetepan dan keputusan pengadilan, disamping itu kewenangan untuk dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat 3 (tiga) tugas utama/wewenang yang dimiliki kejaksaan yaitu:

1. Bidang Pidana
• Melakukan penuntutan;
• Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat;
• Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
• Melangkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Mewakili pemerintah dalam perkara Perdata dan TUN sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang setelah mendapat Surat Kuasa Khusus (SKK), baik sebagai tergugat maupun penggugat untuk mewakili kepentingan pemerintah di dalam maupun diluar pengadilan.

3. Di Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
• Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
• Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
• Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
• Pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama;
• Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

---